Menyikapi Kepongahan Negara Tetangga

KASUS penyiksaan tenaga kerja Indonesia (TKI) oleh oknum warga Malaysia mendorong pemerintah Indonesia bersikap tegas. Melalui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Eman Suparno, pemerintah melakukan moratorium (penghentian sementara) pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia mulai 25 Juni lalu sampai 15 Juli 2009 mendatang.
Moratorium pemerintah itu ternyata tak membuat pemerintah Malaysia jera. Kemarin (30/6), pemerintah Malaysia melalui Menteri Tenaga Kerja Malaysia S. Subramaniam menilai keputusan pemerintah Indonesia tersebut sebagai keputusan emosional. Di koran The Strait Times (30/6), Subramaniam menyatakan, keputusan boikot itu hanya akan menjadi isu sementara, sesudah pemilu presiden, semua akan kembali normal. Tetapi, jika boikot tersebut berlanjut, Subramaniam menegaskan Malaysia siap mencari tenaga kerja pembantu rumah tangga dari negara-negara lain.
Sikap pemerintah Malaysia itu terkesan pongah, apalagi jika menyimak sejarah bahwa para TKI datang ke sana atas kehendak pemerintah Malaysia juga. Pada 1974, Perdana Menteri Tun Abdul Razak meminta Presiden Soeharto mendatangkan TKI ke Malaysia untuk mengimbangi jumlah suku bangsa (puak) China. Gelombang pertama ribuan TKI -yang terdiri atas dokter, guru, dan tenaga terdidik- ke Malaysia, konon, juga mendorong lahirnya Universitas Kebangsaan, kampus terbesar di Malaysia. Para TKI adalah perintis institusi pendidikan Melayu. Ekonomi Malaysia pun pada awal 1990-an melejit berkat TKI yang dikenal sebagai pekerja keras, tekun, tabah, dan tahan menderita.
Sayang, hubungan yang semula saling menguntungkan itu tak bertahan lama. Pada pertengahan 1990-an, Malaysia yang sudah makmur -yang sebagian dari perasan keringat para TKI- mulai melakukan industrialisasi sektor pertanian yang mensyaratkan tenaga kerja ahli. TKI yang semula menjadi mitra pembangunan pun mulai dianggap beban. Habis manis sepah dibuang.
Pemerintah Indonesia juga tak luput dari kesalahan. Bertahun-tahun TKI dikirim ke luar negeri karena kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri. Sayang, selama itu pula pemerintah tak kunjung mampu menjamin perlindungan hukum atas mereka. Kondisi negara lain yang membutuhkan TKI guna mendukung perekonomian mereka tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah Indonesia untuk menuntut jaminan perlindungan hukum dan perlakuan yang layak bagi TKI. Langkah penghentian sementara pengiriman TKI ke Malaysia, meski terlambat, diharapkan menjadi isyarat ketegasan pemerintah kita terhadap pemerintah negara tetangga. Ada prinsip kesederajatan serta pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia yang harus dijunjung tinggi oleh warga di negara tetangga.
Kita berharap, moratorium pengiriman TKI ke Malaysia tersebut dibarengi dengan peningkatan pengawasan. Sebab, tenaga kerja Indonesia masih bisa pergi ke sana melalui penyalur resmi atau ilegal. Jika semua saluran untuk mendapatkan tenaga kerja murah dan pekerja keras tertutup bagi Malaysia, tak ada alasan bagi negeri jiran itu untuk tidak mengakomodasi permintaan pemerintah Indonesia. Namun, jika Malaysia tetap pongah, pemerintah tak salah juga berlogika seperti Menaker Malaysia S. Subramaniam dengan menyatakan, toh negara tujuan penempatan TKI bukan hanya Malaysia. Setidaknya, ada 15 negara yang selama ini menjadi tujuan saudara-saudara kita yang ingin bekerja di perantauan dan selama ini relatif tidak ada masalah.

Sumber : pontianakpost

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: